Tuesday, 15 January 2013

Wanprestasi



 WANPRESTASI

A.   Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi
1.      Definisi Wanprestasi
Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian, dengan demikian perjanjian melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan empat syarat utama yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata agar dapat dikatakan sah, yaitu :
1.        Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2.        Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3.        Suatu hal tertentu
4.        Suatu sebab yang halal
Perikatan menurut Subekti adalah :
“Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam perikatan, yaitu :
1. Perikatan untuk berbuat sesuatu
2. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu
 3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
Berdasarkan pengertian dari Subekti, maka dalam suatu perikatan akan menimbulkan prestasi (kewajiban) dan kontraprestasi (hak).
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut.[1] Prestasi terdapat dalam perjanjian sepihak artinya prestasi itu hanya ada pada satu pihak  ataupun dalam perjanjian timbal balik, bahwa masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi.
Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[2] Adapun seseorang debitur dapat dikatakan teah wanprestasi ada 4 macam yaitu :
1.  Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2.  Tidak tunai memenuhi prestasi
3.  Terlambat memenuhi prestasi
4.  Keliru memenuhi prestasi
2.      Akibat Hukum Wanprestasi
Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyakatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi kewajibannya, yang disebut somasi.
Somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapakan pemenuhan prestasi. Hal ini beruna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.
Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu :
a.  Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.
Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.
b.  Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bunga-bunga.
Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.
Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :[3]
a.  Ganti rugi materiil
Suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda.
b.  Ganti rugi imateriil
Suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.


[1] Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Gitama Jaya, Jakarta, hlm 150.
[2] P.N.H Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 339.
[3] Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 182.

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA



TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

A.   Tinjauan Umum Mengenai Waris Adat
1.   Subjek Hukum  Waris Adat
   Subjek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.  Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, baik itu patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, matrilineal bilateral, ataupun unilateral. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu :[1]
a.  Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, seperti di Jawa, Batak, Sulawesi.
b.  Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, seperti di Minangkabau.
c.Sistem kewarisan Mayorat :
1)  Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal,seperti di Lampung.
2)  Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meinggal adalah ahli waris tunggal, seperti di Tanah Semendo.
Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang mejadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok yaitu :[2]
a.    Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dnegan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut :
1)  Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
2)  Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
3)  Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya
4)  Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
b.  Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :
1)  Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
2)  Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris
Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan.  Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.
2.Proses Peralihan Harta Waris Adat
Pewarisan pada masyarakat adat mungkin saja dialihkan saat pewaris masih hidup, hal ini dapat dibuktikan misalnya saat orang tua mengalihkan barang harta keluarga kepada anak-anak saat masih hidup. Sebagai contoh, terdapat keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki, serta anak perempuan. Anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja, maka ayahnya memberikan sebidang sawah yang dilakukan di hadapan kepala desa.
Pemberian tersebut bersifat mutlak dan merupakan pewarisan atau toescheiding, sebab perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli tetapi pengalihan harta benda dalam lingkungan keluarga sendiri. [3] Akan tetapi proses semacam itu sangat cenderung terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual, dan jarang terjadi. Pemberian harta kepada ahli waris semasa masih hidup dapat berwujud “jiwa dana” yakni pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris. Selain itu ada juga pemberian berupa “pengupah jiwa” yang merupakan pemberian yang bersifat sementara, hanya untuk dinikmati hasilnya oleh ahli waris.
Peralihan harta waris pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Proses peralihan warisan pada saat pewarais masih hidup tentu akan berbeda dengan proses pewarisan secara hibah wasiat. Pelaksanaan warisan secara hibah wasiat pada dasarnya bertujuan untuk :
1.    Untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara layak menurut anggapan pewaris
2.    Untuk mencegah terjadinya perselisihan
3.    Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan mengikat sifat-sifat dari harta peninggalan seperti barang-barang yang disewa dan barang-barang pusaka.
3.Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat
Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka dari itu dengan adanya pewarisan secara hukum adat tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban pula. Sistem yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat juga mempengaruhi hak dan kewajiban seperti pada pembahasan sebelumnya.
            Ahli waris pada sistem masyarakat yang mayorat, seperti pada masyarakat Lampung mempunyai hak untuk menikmati harta warisan terutama untuk kelangsungan hidup keluarganya. Harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai oleh anak tertua, dan ia berkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi, bersama keluarga atau untuk adik-adiknya. [4] Perbedaan hak ahli waris yang lain terdapat pada masyarakat Jawa dengan sistem individual, dimana harta peninggalan si pewaris dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, sehingga ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya. [5]
Berbeda dengan sistem kewarisan yang kolektif seperti di Minangkabau, yaitu harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Harta peninggalan hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh seluruh warga keluarga secara individual.

Selain hak atas harta warisan, terdapat juga kewajiban ahli waris atas harta warisan yang juga berbeda tergantung daerahnya. Kewajiban utama ahli waris di daerah Lampung adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. Ahli waris di daerah Tapanuli, Kalimantan, dan Bali mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut, dan juga menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkan.
B.  Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris Islam
1.   Subjek Hukum Waris Islam
Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Menurut Pasal 171 KHI, definisinya masing-masing adalah :
1.    Pewaris menurut Pasal 171 angka b KHI  adalah orang yang pada saat meninggalnyaatau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2.    Ahli waris menurut Pasal 171 angka c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Pasal 174 KHI menetapkan bahwa pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari :
a.    Menurut hubungan darah:
-     Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
-     Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
b.    Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
Besarnya bagian yang didapat anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.  Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.
2.    Proses Peralihan Harta Waris Islam
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. [6] Oleh karena itu peralihan harta waris dalam hukum Islam hanya terjadi saat pewaris meninggal dunia, yang juga dapat dilihat dalam asas-asas hukum kewarisan Islam berikut ini :[7]
1.    Asas Ijbari, bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ini menunjukkan bahwa secara otomatis harta orang meninggal beralih saat ia meninggal dunia.
2.    Asas bilateral, yaitu seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Seorang anak laki-laki dan perempuan akan mendapat warisan dari ayahnya dan ibunya, dengan bagian anak laki-laki sebanyak dua orang anak perempuan.
3.    Asas individual, yaitu dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lain, karena bagiannya masing-masing telah ditentukan.
4.    Asas keadilan berimbang, karena dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.
5.    Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada jika ada yang meninggal dunia, hal ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang. Selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat, atau atas dasar diangkat oleh seseorang saat ia masih hidup. Melalui wasiat seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.
3.   Hak dan Kewajiban Ahli Waris Islam
Kewarisan dalam hukum Islam juga merupakan peristiwa hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi ahli waris. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan, sehingga ahli waris berhak untuk mengelola secara individual. KHI memberi ketentuan tentang besarnya bagian yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
a.    Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. [8]
b.    Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.[9]
c.    Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Selain itu, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. [10]
d.    Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.[11]
e.     Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris  meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.[12]

f.      Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.[13]
g.    Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengansaudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.[14]
Selain hak-hak yang dapat diterima oleh ahli waris, terdapat juga kewajiban bagi ahli waris atas harta warisan yang ditetapkan dalam 175 KHI sebagai berikut :
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a.    mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
b.    menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan,perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
c.menyelesaikan wasiat pewaris
d.    membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.











[1] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT.RajaGrafindo Indonesia Persada, Jakarta, hlm 260.
[2] Ibid., hlm 261.
[3] Ibid., hlm 270 .
[4]Disarikan dari buku Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT.RajaGrafindo Indonesia Persada, Jakarta, hlm 275.
[5] Disarikan dari buku Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm 76.  
[6] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 313.
[7] Ibid., hlm 314.
[8] Pasal 176 KHI
[9] Pasal 177 KHI
[10] Pasal 178 KHI
[11] Pasal 179 KHI
[12] Pasal 180 KHI
[13] Pasal 181 KHI
[14] Pasal 182 KHI